Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melakukan evaluasi kebutuhan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi guna memastikan pasokan bagi sektor-sektor produktif masyarakat tetap terjaga.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat evaluasi kebutuhan Kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) di tingkat SPBU dan SPBN. Rapat dipimpin Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari, di Ruang Rapat Bupati, Sukadana, Jumat (19/6/2026).
Kuota BBM Subsidi untuk Sektor Vital
Amru mengatakan evaluasi dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan kuota BBM subsidi bagi kelompok masyarakat yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar. Seperti nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga operator transportasi orang dan barang.
Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap pergerakan ekonomi daerah sehingga ketersediaan BBM subsidi harus terus diperhatikan.
“Hari ini kami rapat kembali untuk menyesuaikan kuota yang khusus diperuntukkan bagi nelayan, petani, UMKM, dan operator transportasi orang maupun barang. Ini bagian yang kami anggap sangat vital sehingga jangan sampai aktivitas sektor-sektor tersebut terganggu,” ujar Amru.
Evaluasi Titik Distribusi SPBU dan SPBN
Selain membahas kebutuhan kuota, rapat juga mengevaluasi kemungkinan penyesuaian titik distribusi melalui SPBU maupun SPBN. Upaya ini dilakukan agar masyarakat yang berhak menerima subsidi dapat memperoleh akses yang lebih mudah sesuai kondisi di lapangan.
“Evaluasi ini juga melihat kemungkinan adanya penyesuaian titik SPBU, sehingga nelayan, petani, operator transportasi orang dan barang dapat memperoleh jatah BBM subsidi dengan lebih baik sesuai kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Pemkab Aktif Berkoordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas
Amru menambahkan, pemerintah daerah terus menampung berbagai aspirasi masyarakat terkait distribusi BBM. Meski kewenangan pengelolaan dan distribusi berada di bawah Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pemkab Kayong Utara tetap aktif berkoordinasi untuk menyampaikan kondisi riil yang dihadapi masyarakat.
“Keluhan masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Karena itu, kami terus berupaya mencari solusi sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik,” katanya.
Minta Masyarakat Bersabar
Amru juga meminta masyarakat bersabar karena berbagai upaya yang dilakukan memerlukan proses dan koordinasi lintas instansi.
Baca juga:
Ayu Mega Rakhmawati Raih Runner Up 1 Putri Hijabfluencer Kalbar, Melaju ke Nasional
About the Author
