Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memprioritaskan penguatan fondasi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah sebagai langkah strategis untuk mendukung percepatan pembangunan. Hal itu disampaikan Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Cabang III PWRI Kabupaten Kayong Utara di Aula Pendopo Bupati Kayong Utara, Sukadana, Kamis (11/6/2026).
Kayong Utara Sehat, Tanpa Utang dan Gaji P3K Terpenuhi
Romi mengungkapkan bahwa kondisi keuangan Kayong Utara saat ini jauh lebih baik dibanding sejumlah daerah lain di Kalimantan Barat.
“Kemarin saya dengar cerita Pak Gubernur rapat kerja di DPR RI, bilang ada enam kabupaten/kota yang hampir kolaps, bayar P3K ndak mampu sampai pinjam bank Kalbar. Alhamdulillah kita sehat, ndak ada utang. P3K bergaji semua, dapat gaji ke-13 juga,” ungkapnya.
Ia mengibaratkan pemerintah daerah saat ini tengah memperkuat “bahtera” Kayong Utara agar mampu berlayar dengan aman sebelum melakukan ekspansi pembangunan.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan sistem pemerintahan dan keuangan daerah tetap sehat. Ketika fondasinya kuat, maka pembangunan ke depan akan lebih mudah dijalankan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara lebih luas,” ujarnya.
Tidak Naikkan Pajak, Fokus Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Dalam menghadapi tantangan fiskal, Pemkab Kayong Utara tidak memilih jalan pintas dengan menaikkan pajak atau menambah utang daerah. Sebaliknya, pemerintah fokus pada intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta rasionalisasi belanja yang kurang produktif.
“Kita tidak menaikkan pajak. Yang kita lakukan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Masih banyak objek pajak yang belum terdata dan belum tergali secara optimal. Ini yang terus kita benahi,” ujar Romi.
Salah satu langkah intensifikasi dilakukan dengan memperbaiki pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum seluruhnya terakomodasi dalam basis data pemerintah.
Retribusi Tenaga Kerja Asing Jadi Sumber Pendapatan Baru
Sementara itu, upaya ekstensifikasi dilakukan dengan menggali sumber pendapatan baru yang sah. Salah satunya melalui optimalisasi retribusi tenaga kerja asing yang bekerja pada proyek strategis nasional di Kayong Utara.
“Dari retribusi tenaga kerja asing, saat ini sudah terealisasi sekitar Rp400 juta. Potensinya tahun ini diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar dan tahun depan bisa mencapai Rp3,5 miliar,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga melakukan efisiensi anggaran dengan menekan belanja yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.
“Yang kita lakukan adalah memastikan APBD tetap sehat. Alhamdulillah sampai hari ini kondisi keuangan daerah tetap terjaga,” ucapnya.
Baca juga:
Menembus Batas Pulau, Harapan Baru Anak-Anak Pelapis
About the Author
